Syarat Pendirian PT 2026: Dokumen, Modal, dan Tahapannya

Untuk mendirikan PT di Indonesia Anda membutuhkan minimal dua pemegang saham WNI, akta pendirian dari notaris, pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, NPWP perusahaan, dan NIB melalui sistem OSS. Modal dasarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, tidak lagi dipatok angka minimum seperti aturan lama.

Dokumen yang Harus Disiapkan

• KTP dan NPWP seluruh pendiri serta pengurus (direksi dan komisaris)
• Dua sampai tiga alternatif nama perusahaan — nama PT harus terdiri dari minimal tiga kata dan belum dipakai badan hukum lain
• Alamat lengkap kantor beserta bukti pendukungnya, bisa berupa perjanjian sewa atau layanan virtual office
• Rincian bidang usaha yang akan dijalankan, nantinya diterjemahkan ke dalam kode KBLI
• Struktur permodalan: siapa menyetor berapa, dan berapa persen kepemilikannya

Menentukan Modal Dasar dan Modal Disetor

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja, besaran modal dasar PT diserahkan pada kesepakatan pendiri. Meski begitu, angka yang Anda pilih tetap punya konsekuensi praktis: banyak tender pemerintah dan kerja sama korporat mensyaratkan modal disetor minimum tertentu, dan klasifikasi usaha (mikro, kecil, menengah, besar) juga ditentukan dari sini. Menetapkan modal terlalu kecil di awal sering berujung pada perubahan akta beberapa bulan kemudian — biaya yang sebenarnya bisa dihindari.

Urutan Prosesnya

1. Pengecekan dan pemesanan nama di sistem Kemenkumham — tahap ini yang paling sering gagal karena nama sudah terpakai, jadi siapkan alternatif
2. Pembuatan akta pendirian oleh notaris, memuat anggaran dasar, susunan pengurus, dan komposisi saham
3. Pengesahan badan hukum berupa SK Kemenkumham — sejak titik ini PT resmi menjadi badan hukum
4. Pendaftaran NPWP badan di kantor pajak sesuai domisili
5. Penerbitan NIB melalui OSS, sekaligus menentukan izin lanjutan apa yang dibutuhkan berdasarkan tingkat risiko KBLI

Kesalahan yang Paling Sering Terjadi

Dua hal berulang kali menjadi penyebab proses molor. Pertama, pemilihan KBLI yang tidak cocok dengan kegiatan usaha sebenarnya — ini baru ketahuan saat mengurus izin lanjutan atau saat bank menolak pembukaan rekening. Kedua, alamat usaha yang berada di zona yang tidak sesuai peruntukan, sehingga KKPR tidak bisa terbit. Keduanya jauh lebih mudah dicegah di awal daripada diperbaiki setelah akta jadi.