Layanan

Perizinan Pertambangan (IUP/IUJP)

Perizinan sektor minerba punya lapisan paling banyak dan sanksi paling berat bila lalai. Legalindo.id mendampingi mulai dari izin utama (IUP, IUPK, IUJP) sampai kewajiban rutin tahunan seperti RKAB — termasuk dokumen lingkungan dan izin kawasan hutan yang hampir selalu menyertainya.

Izin Utama yang Kami Urus

IUP Eksplorasi — penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (umumnya berlaku hingga 8 tahun)
IUP Operasi Produksi — konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan & penjualan (hingga 20 tahun, dapat diperpanjang)
IUPK — Izin Usaha Pertambangan Khusus di wilayah eks-kontrak/PKP2B (WIUPK), kewenangan pemerintah pusat
IPR — Izin Pertambangan Rakyat, maksimal 5 hektar dan tidak dapat dipindahtangankan
SIPB — Surat Izin Penambangan Batuan untuk komoditas batuan tertentu, prosedur lebih ringkas
IUP OPK Pengangkutan & Penjualan — untuk trader dan pengangkut yang tidak menambang sendiri
IUP OPK Pengolahan & Pemurnian — smelter dan fasilitas pengolahan, terkait kewajiban hilirisasi
IUJP — Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk kontraktor, hauling, survei, dan konsultan tambang

Kewajiban Rutin yang Sering Terlewat

Banyak pemegang izin kehilangan hak usahanya bukan karena izin awalnya bermasalah, tapi karena kewajiban berkalanya terlewat. Kami mendampingi secara rutin untuk:

RKAB tahunan — Rencana Kerja & Anggaran Biaya, wajib disetujui setiap tahun sebelum berproduksi
Laporan produksi dan penjualan berkala
Rencana Reklamasi, Rencana Pascatambang, dan penempatan jaminannya
LKPM triwulanan ke BKPM

Dokumen Pendukung yang Hampir Selalu Diperlukan

Persetujuan Lingkungan — AMDAL atau UKL-UPL
IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) bila lokasi berada di kawasan hutan
KKPR, PBG, dan SLF untuk fasilitas pendukung
Izin pengelolaan limbah B3, SLO kelistrikan, dan sertifikasi K3

Perubahan Regulasi yang Perlu Anda Ketahui

UU Perubahan Keempat atas UU Minerba yang disahkan Februari 2025 memberi prioritas alokasi WIUPK kepada koperasi, UMK, BUMN, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta memperkuat kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO), reklamasi, dan pemberdayaan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Juli 2026 kemudian menegaskan bahwa pemberian IUP kepada ormas tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

Kami membantu memetakan posisi badan usaha Anda terhadap aturan terbaru ini sebelum mengajukan permohonan.

Pertanyaan Seputar Perizinan Pertambangan (IUP/IUJP)

Apa bedanya IUP, IUPK, dan IUJP?+

IUP adalah izin untuk menambang di wilayah tertentu, IUPK adalah izin khusus di wilayah eks-kontrak yang diberikan pemerintah pusat, sedangkan IUJP adalah izin untuk perusahaan penyedia jasa pertambangan yang tidak menambang sendiri — misalnya kontraktor hauling, survei, atau konsultan.

Apakah RKAB wajib diurus setiap tahun?+

Ya. RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) wajib diajukan dan disetujui setiap tahun sebelum kegiatan produksi berjalan. Keterlambatan RKAB adalah salah satu penyebab paling umum terhentinya operasi tambang.

Berapa lama masa berlaku IUP?+

IUP Eksplorasi umumnya berlaku hingga 8 tahun, sedangkan IUP Operasi Produksi hingga 20 tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Legalindo.id juga mengurus dokumen lingkungan tambang?+

Ya. Kami mendampingi penyusunan AMDAL/UKL-UPL, rencana reklamasi dan pascatambang, serta IPPKH bila wilayah izin berada di dalam kawasan hutan.

Konsultasikan Kebutuhan Perizinan Pertambangan (IUP/IUJP) Anda

Tim ahli Legalindo.id siap membantu — konsultasi gratis, tanpa komitmen, layanan 3 bahasa. Pesan WhatsApp sudah kami siapkan, Anda tinggal kirim.

WhatsApp Sekarang