Apa Itu SNI, Kapan Wajib, dan Cara Mengurus SPPT SNI

SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di seluruh Indonesia. Sebagian besar SNI bersifat sukarela, tetapi menteri teknis dapat memberlakukannya secara wajib untuk produk tertentu demi keselamatan, kesehatan, keamanan, atau pelestarian lingkungan. Untuk produk yang SNI-nya diberlakukan wajib, pelaku usaha harus memiliki sertifikat penggunaan tanda SNI sebelum produk diedarkan.

SNI Sukarela dan Wajib

Contoh produk yang SNI-nya diberlakukan wajib antara lain helm pengendara, air minum dalam kemasan, mainan anak, semen, baja tulangan, dan kabel listrik. Daftar lengkapnya berkembang, sehingga sebaiknya diperiksa langsung ke peraturan sektoral yang berlaku.

Alur Memperoleh SPPT SNI

1. Menentukan SNI mana yang berlaku bagi produk dan mempelajari isi standarnya
2. Menyiapkan sistem manajemen mutu di sarana produksi, karena skema sertifikasi umumnya menilai proses, bukan hanya produk
3. Mengajukan permohonan ke lembaga sertifikasi produk yang terakreditasi KAN dengan lingkup yang sesuai
4. Audit sarana produksi oleh lembaga sertifikasi
5. Pengambilan contoh produk dan pengujian di laboratorium terakreditasi
6. Evaluasi hasil audit dan pengujian, kemudian penerbitan sertifikat
7. Pencantuman tanda SNI pada produk sesuai ketentuan

Yang Sering Menjadi Hambatan

Hasil pengujian yang tidak memenuhi parameter standar adalah hambatan paling nyata, dan penyelesaiannya menuntut perbaikan formula atau proses, bukan perbaikan dokumen. Hambatan berikutnya adalah sistem manajemen mutu di pabrik yang belum tertata, sehingga konsistensi produk tidak dapat dibuktikan. Untuk produk impor, hambatan biasanya berupa pemenuhan persyaratan sertifikasi bagi produsen di luar negeri yang memerlukan koordinasi lintas negara.

Kaitan dengan TKDN dan Pengadaan

SNI sering berjalan beriringan dengan tingkat komponen dalam negeri dalam persyaratan pengadaan pemerintah. Produk bertanda SNI dengan nilai komponen dalam negeri yang memadai memperoleh posisi lebih baik dalam banyak proses pengadaan. Bagi produsen yang menargetkan pasar pemerintah, mengurus keduanya secara terencana akan lebih efisien daripada mengejar salah satu saat tender sudah diumumkan.