Tarif PPh Badan dan Fasilitas Pengurangan untuk Omzet Menengah

Tarif Pajak Penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah 22 persen dari penghasilan kena pajak. Terdapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 persen yang dikenakan atas bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar, bagi wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar. Fasilitas ini diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Cara Kerja Fasilitas Pasal 31E

Bila peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar, seluruh penghasilan kena pajak memperoleh pengurangan tarif 50 persen. Bila peredaran bruto berada di antara Rp 4,8 miliar dan Rp 50 miliar, pengurangan hanya diberikan atas bagian penghasilan kena pajak yang sebanding dengan peredaran bruto Rp 4,8 miliar, sedangkan sisanya dikenai tarif penuh. Bila peredaran bruto melebihi Rp 50 miliar, seluruhnya dikenai tarif penuh.

Ilustrasi Perhitungan

Peredaran bruto	Perlakuan
Sampai Rp 4,8 miliar	Seluruh penghasilan kena pajak memperoleh pengurangan 50 persen
Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar	Sebagian memperoleh pengurangan, sisanya tarif penuh
Di atas Rp 50 miliar	Tarif penuh atas seluruh penghasilan kena pajak

Hubungannya dengan PPh Final UMKM

Wajib pajak yang menggunakan skema PPh final 0,5 persen tidak menghitung pajaknya dengan tarif ini. Fasilitas Pasal 31E baru relevan setelah wajib pajak berada pada ketentuan umum, baik karena memilih demikian maupun karena jangka waktu fasilitas final telah berakhir. Banyak perusahaan yang baru keluar dari skema final tidak mengetahui adanya fasilitas ini dan membayar lebih dari seharusnya.

Yang Perlu Dijaga agar Perhitungannya Benar

• Pembukuan yang memisahkan penghasilan yang dikenai pajak final dan yang tidak
• Pencatatan biaya yang memenuhi syarat untuk dikurangkan, disertai bukti yang memadai
• Koreksi fiskal atas biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak
• Rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dan perhitungan fiskal
• Kredit pajak yang lengkap, termasuk bukti potong dari lawan transaksi

Kesalahan yang Sering Terjadi

Perusahaan sering tidak melakukan rekonsiliasi fiskal dan langsung memakai laba komersial sebagai dasar perhitungan. Akibatnya biaya yang seharusnya dikoreksi ikut mengurangi pajak, dan bila diperiksa akan dikoreksi beserta sanksinya. Kesalahan lain adalah tidak mengumpulkan bukti potong dari pelanggan sehingga pajak yang sudah dipotong tidak dikreditkan, yang secara langsung berarti membayar dua kali.

Catatan: ketentuan perpajakan berubah dari waktu ke waktu. Tarif dan batasan dalam artikel ini sebaiknya dikonfirmasi ke peraturan terbaru atau konsultan pajak.