Cara Mengubah Anggaran Dasar PT: RUPS, Akta, dan Persetujuan Kemenkumham

Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dituangkan dalam akta notaris, lalu disampaikan kepada Menteri Hukum. Perubahan atas hal-hal tertentu memerlukan persetujuan menteri sebelum berlaku, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan. Membedakan keduanya penting karena menentukan kapan perubahan tersebut berlaku sah.

Perubahan yang Memerlukan Persetujuan

• Nama perseroan dan tempat kedudukan
• Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
• Jangka waktu berdirinya perseroan
• Besarnya modal dasar
• Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
• Perubahan status dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya

Perubahan yang Cukup Diberitahukan

Perubahan di luar daftar di atas cukup diberitahukan kepada menteri, misalnya perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan alamat lengkap dalam kota yang sama, serta perubahan data pemegang saham akibat pengalihan saham. Meski hanya pemberitahuan, langkah ini tidak boleh dilewatkan karena data yang tidak diperbarui akan menghambat pengurusan perizinan berikutnya.

Urutan Prosesnya

1. Menyiapkan bahan rapat dan memastikan pemanggilan RUPS sesuai anggaran dasar
2. Menyelenggarakan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang sah
3. Menuangkan keputusan dalam akta notaris
4. Mengajukan permohonan persetujuan atau menyampaikan pemberitahuan melalui sistem Kemenkumham
5. Menerima keputusan menteri atau bukti penerimaan pemberitahuan
6. Memperbarui data pada OSS, kantor pajak, bank, dan instansi terkait lainnya

Kuorum yang Sering Terlewat

Perubahan anggaran dasar menuntut kuorum kehadiran dan persetujuan yang lebih tinggi daripada keputusan RUPS biasa, dengan ketentuan yang diatur undang-undang dan dapat diperberat dalam anggaran dasar. Perusahaan dengan pemegang saham yang tersebar sering menghadapi kendala di titik ini. Memeriksa ketentuan kuorum dalam anggaran dasar sebelum menjadwalkan rapat mencegah keputusan yang kemudian dipersoalkan keabsahannya.

Jangan Berhenti di Kemenkumham

Kekeliruan yang paling sering merepotkan adalah menganggap urusan selesai setelah keputusan menteri terbit. Perubahan maksud dan tujuan misalnya harus diikuti pembaruan KBLI di OSS, dan bila kegiatan usaha barunya berisiko lebih tinggi akan muncul kewajiban perizinan baru. Perubahan nama perusahaan menuntut pembaruan pada NPWP, rekening bank, kontrak yang sedang berjalan, dan seluruh sertifikat yang dimiliki. Membuat daftar periksa tindak lanjut sejak awal menghemat banyak waktu.